Sabtu, 08 September 2012

summary of my mini thesis


SUMMARY

            Erliza Oktari, 2012, Society Empowerment National Programme (PNPM) Independent City in Governance Perspective (a Studi on Realization PNPM Independent City in Ketawanggede District Lowokwaru Subdistrict Malang City). Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA. Ph.D, Dra. Lely Indah  Mindarti, M.Si, 212 Hal + xxiv

This research is doing according to development programme in Indonesia that is running with adopted the governance basic principle. Development programme has done by involving high society participation, organized and it managed transparent, accountability, and so on. One of them is Society Empowerment National Programme (PNPM). Governance as a paradigm in practice has many principles which also has by PNPM Urban Autonomous in realization, are participation, transparent, and accountability. Until it’s nice to be seen the principles application in realization PNPM Independent City in Governance Perspective specially in Ketawanggede District Lowokwaru Subdistrict Malang City. Beside that, because PNPM Independent City has the basis is Society Empowerment, so that it will be interested see the inclination on PNPM Urban Autonomous Ketawanggede District more inclined to governance or capacity.
There are some theories that used in this research such as development theory, governance theory, Society Empowerment theory also Society Empowerment National Programme (PNPM) Independent.
This research used qualitative research with descriptive approach, where the data that used is primary data and secondary data. The technique of data collection is using observation method, interview, also documentation method. The research instrument that is used are the researcher, interview directive, and field note. Whereas this model data analysis consist of data reduction, the display data and take verification/take the summary.
The result of this research are participation principle, transparent and accountability which there is in realization PNPM Independent City Ketawanggede District has run smoothly. The spirit and the value in governance has been done. But, the perfection of a governance as a paradigm cannot be realized because one of the important pillar that has to be possessioned is private side does not join in realization PNPM Independent City Ketawanggede District.
The society empowerment in PNPM Independent City Ketawanggede District based on the research that have done, it is run smoothly. In this case, the researcher see the level of society empowerment from empowerment indicator dimension that consist of five parts are, has the capability to prepare and used the institution and the sources society, run the buttom up planning, there is the capability and economy activity, the capability of prepare the future day of and aspiration without pressure. From that five parts, three of them are run smoothly whereas the rest not optimal yet, but the activity which shows there has done. Because of that, the society empowerment in PNPM Independent City Ketawanggede District relative done because there is small discrepancy between the normative criteria and reality.
Based on the matter above, so that value and governance principle have been applied but it is not pure and complete. Whereas for society empowerment has run smoothly like/as explained that it seen from empowerment indicator dimension there is discrepancy between normative value with small reality. In fact, between governance and society empowerment has relation and connected that to realize good governance system needed society empowerment as tools. 

summary of my mini thesis

my mini thesis's abstract

Selasa, 05 Juni 2012

liburku tlah usai

dimana ada pertemuan disitu juga ada perspisahan.. hal ini juga berlaku bagi liburan..
liburan yang telah datang hampir sebulan, kini tiba saatnya liburan itu akan usai..
kembali dengan semester baru, kegiatan belajar baru, mata kuliah baru, dan segala hal yang baru..
semoga semster baru memberikan semangat yang baru..

Minggu, 22 April 2012

UAS UAS UAS

Tibalah saatnya minggu-minggu UAS..
UAS akan dilaksanakan pada minggu ini yakni mulai tanggal 23 April sampai dengan awal Mei.. 
Setelah itu, LIBUR TELAH TIBA!!!hehhehe
Semoga UAS berjalan dengan lancar dan awal semester ini semua temen-temen FAST TRACK bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan IPK yang CUMLAUDE!! AMIN!!
Wish me LUCK!!! :)
See Yaaa :)

International Seminar, Monday/04/16/2012

Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya menjadi pemateri dalam internasional seminar di "Seminar on Governance".
Seminar ini adalah wajib bagi Mahasiswa Fast Track dan Double Degree dikarenakan ini adalah our final exam..
Sebelum seminar dilaksanakan, setiap mahasiswa dibagi menjadi beberapa pilihan tema yakni public service, e-government, development, bureaucratic reform, social walfare, and public policy.. Masing-masing individu berkewajiban menentukan satu tema yang akan dipresentasikan dan tema atau topik tersebut tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lain.
Kebetulan saya mendapat tema Public Service, sehingga saya mengangkat judul seminar "Transparency in Public Service to Create a Good Governance Concept".

Sebagai pengalaman pertama dalam memberikan seminar khususnya dalam bahasa inggris saya harus mempersiapkan materi saya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Hal ini saya lakukan karena i wanna be  perfect!! so my performance must be perfect too!!

Tibalah saatnya hari yang saya tunggu-tunggu yakni senin, 16/04/2012 dimana tema public service adalah tema pertama yang mendapatkan waktu untuk presentasi dan disusul dengan e-government dengan tema kedua. Pada tema public service, dibagi menjadi dua sesi, dimana sesi pertama yang presentasi 2 orang dari kelas Fast Track (Fitri dan Levy) dan dua dari kelas Double Degree (Tong dan lupa saya namanya karena namanya asing bagi saya (mahasiswa dari Thailand)). Acara seminar ini mulai pada pukul 08.30 WIB dan sesi pertama berjalan hampir 2 jam. 

Setelah sesi pertama dilanjutkan degan sesi kedua dimana saya (Erliza Oktari) bersama Berthi dan 2 orang dari Double Degree menjadi pemateri dalam seminar. Saya mendapat kesempatan menjadi pemateri pertama disusul oleh berthi dan dua orang dari double degree. Setelah kami berempat menyampaikan isi papper kami, maka moderator (Ratnayu) mempersilahkan para komentator (Obet dan Dhea) untuk mengomentari isi dari papper kami. Kemudian moderator memberikan kesempatan kepada peserta seminar yang dihadiri oleh International Class form Undergraduate Class, International Class from Doctoral Programme. Pada saat sesi pertanyaan saya banyak mendapat banyak pertanyaan dibandingkan dengan pemateri yang lain. But it's oke.. it means that all of the audiences interest with my presentation. hehehe...
Dan Alhamdulillah saya dapat menjawab pertanyaan dengan baik, dan persiapan saya berarti ada hasilnya.. Good Result Ofcourse!!

Sekian pengalaman saya mengenai International Seminar.. Semoga ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi kehidupan saya.. Karena dari pengalamanlah kita dapat belajar.. Sekiann!!!

Selasa, 17 April 2012

Kuliah Tamu Fadel Muhammad, Sabtu/14/04/2012

Dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa kuliah dari siapa ini.. dan ya benar sekali.. Fadel Muhammad.. Untuk diketahui bahwa Fadel Muhammad merupakan guru Besar dari FIA yang juga merupakan seorang Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

Fadel Muhammad juga merupakan seorang pengusaha sekaligus nasionalis yang pernah menjadi Gubernur Gorontalo dan menteri Perikanan Republik Indonesia. Pada kesempatan Kuliah Tamu ini Bapak Fadel sapaan akrab Beliau, memberikan Kuliah Tamu yang bertemakan "Kewirausahaan yyang berbasis Technopreneur", yakni wirausaha yang berbasis teknologi.

Perkuliahan ini dimulai pada pukul 08.30 pagi dan berakhir pada pukul 10.00. Inti dari perkuliahan ini adalah seseorang yang ingin terjun ke dunia usaha harus memiliki 3 hali, yakni:

1. Capabilitas (Kemampuan)
2. Opportunity (Kesempatan)
3. Strategy (Strategi)

Kemudian dalam perkuliahan ini, Pak fadel juga menceritakan pengalamannya sebagai wirausaha dibidang alat-alat berat seperti usaha belalai pesawat. Selain itu juga pak Fadel mengatakan bahwa mainset para sarjana lulusan perguruan tingggi harus diubah dari yang setelah kuliah mencari kerja menjadi setelah kuliah dapat menjadi seorang wirausaha. Alasan yang dikemukakan Pak Fadel sangat masuk akal, yakni:
1. Tidak ada orang yang kaya karena menjadi pegawai
2. Jadilah BOSS bagi diri sendiri dan orang lain..

Saya rasa perkuliahan yang jarang ini karena Pak Fadel tidak sering0sering datang ke FIA untuk memberikan kuliah, maka bagi saya perkuliaha yang hanya beberapa jam ini sangat bermanfaat. dan mudah-mudahan dapat saya terapkan..
update lagi ah..
kali ini saya akan menceritakan hal yang saya ikuti selama seminggu terakhir..
seperti biasa.. kuliah yang diawali pada hari selasa.. kuliahnya Pak Andy Fefta pada pukul 11.00 WIB. pada sesi perkuliahan ini membicarakan mengenai acara smeinar on governance bersama anak Double Degree.. This is an International seminra!! and i'm very happy to know about this moment because ma as a presenter!! unbelieveable!!hahaha
kemudian pada hari rabu pada pukul 07.00 WIB pagi kelasnya Pak Saleh.. Pada sesi ini diskusi mengenai teori-teori yang sangat berkaitan dengan pembangunan karena judul dari mata kuliah ini adalah Theory of Development. 
Lanjut lagi pada hari Kamis yang merupakan hari stripping sedunia dan sejagat raya.. :p
kenapa???karena hari ini adalah hari dimana matakuliahnya DUA!!hahahha
yakni Cross Culture (Bu Rohmah) dan Environtmental Government (Pak Bambang). Di kelasnya bu Rohmah diadakan diskusi yang merupakan giliran Fitri dan Erlinda kalo ga salah yang maju untuk presentasi. dan siangnya kelas Pak Bambang juga presentasi mengenai Pattern of Local Government.. Dan yang istimewa dari presentasi ini adalah Saya presentasi bersama rtekan-rekan saya seperjuangan yakni Erlinda, Prahlevi,dan Fitri.. Kami ber-empat bagaikan kelompok girlband baru bentuka fast track programme untuk memberikan apa yang kami tahu mengenai tema yang kami bahas. selama satu jam kami mempresentasikannya dengan berbagai gaya dan ciri khas tibalah akhirnya pada sesi pertanyaan. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata tidak ada yang bertanya.. ini artinya apa yang kami sampaikan telah bisa doterima dengan sangat jelas pleh para audoence. HOW LUCKY ARE WE!!!hahhaha


Minggu, 08 April 2012

perjalanan waktu

Perjalanan selama mengikuti program Magister tak terasa sudah hampir mau satu semester..
Awalnya perjalan juga sangat berat dan sulit..
Target harus menyelesaikan sikripsi dan sambil kuliah Magister dengan tugas yang segunung membuat pikiran menjadi banyak galaunya..tapi untungnya tidak "kamseupay" sih..hahahha
Alhamdulillah dengan dukunga dari semua orang terutama orang-orang tersayang, saya dapat menjalaninya dengan baik dan lancar..sekarang S1 nya sudah selesai.. gimana caranya supaya saya tidak cepat merasa puas atas apa yang telah dicapai dan bisa menyelesaikan program Fast Track Magister ini sesuai target dan harapan..

Selama ini perkuliahan sehari-hari Magisternya berjalan dengan lancar. Dalam semester ini, FIA Publik program Fast Track ada 4 mata kuliah yang harus dijalani:
  • Development Theory (Dosen: Prof Arifin Achmadi dan Dr. Soleh Soe'aidy, MA)
  • Seminar of Governance (Dosen: Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA. Ph.D)
  • Cross Culture Management and Public Management (Dosen: Dr Mardiyono, MPA dan Dr. Siti Rochmah)
  • Environtmental Management and Public Management (Dosen: Prof. bambang Supri dan Dr. MR. Khairul Muluk).
Sampai akhirnya tibalah saatnya untuk UTS.. UTS berjalan dengan lancar dan alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik.. ya nanti tinggal lihat akhirnya aja di akhir semester..

Dan Pasca UTS tugas-tugasnya ga gitu berat.. sekarang si lagi sibuk-sibuknya presentasi kelompok aja.. tugas juga ga gitu menumpuk lagi.. 

Tetep Semangat!!!
PAsti BISA!!

cross culture management and public management


The Result of  Cross Culture Management and Public Management..
Check It Out!!!!
Village Politics, Culture and Community-Driven Development
Insight From Indonesia

1.      The cultural lacunae of community-driven development
Judging by the recent and passionate discovery at the World Bank of ‘community driven development’, decentralization fever (Tendler, 1997) is still in our midst  (Dongier et al., 2002;World Bank, 2003).Of course, there are good reasons for becoming infected with this fever, for the decentralization of governance functions and resource allocation decisions to both municipal authorities and communities may indeed offer the prospect of increased and broader popular participation at a local level. However, there is no a priori reason to believe that this will be so: local authorities are not necessarily responsive to village demands, just as village authorities need not be representative of the majority of villagers.
The 1990s saw several studies aiming to provide antidote to the excesses of decentralization fever. Comparative studies – within and across a range of country contexts – have shown quite clearly how the final effects of decentralization depend considerably on the power structures into which resources and roles are being devolved (Crook and Manor, 1994, 1998; Manor 1998; Harriss, 2001; also Fox,1995). These more cautionary studies are important. However, they have tended to emphasize the ways in which social structures and the material bases of power affect decentralization processes – with a focus, furthermore, on the municipal or provincial scales.
In this paper we do not take our analysis in this direction nor engage in deeply theorized discussions of cultural politics (though this is an important project in critical development studies). We do, however, draw on some insights of these discussions in order to explore ways in which practices loaded with meaning affect the dynamics of village politics and governance in ways that do not map easily onto the material bases of social power. The paper proceeds as follows. First we discuss the research underlying this argument. Secondly we present a framework for thinking about the relationships between culture and local governance. Thirdly we present three cases (two from Central Java and one from the province of Jambi in Sumatra) in which we illustrate the ways in which formal institutions of village governance have both reworked, and have been reworked by institutions linked to cultural practices. Fourthly and finally we close with a discussion of the implications of these observations for current discussions of community-driven development.
2.      Local-level institutions and village development in Indonesia
This paper is based on two studies addressing the relationships between local institutions, poverty and village governance in rural Indonesia.3 The first study, conducted between 1996 and 1997, aimed first to generate descriptive information on the role that village institutions played in villagers’ lives, secondly to trace the relationships between these institutions and household-level welfare (Grootaert, 1999) and thirdly to understand the interactions between state-sponsored and nonstate organizations and groups in patterns of village-level development.
3.      Culture and governance: practices, institutions and meanings
Some would argue that ‘there is no such thing as culture’ (Mitchell, 1995), but rather only power that manifests itself in a range of discourses and practices. Still, there is some utility (as authors such as Escobar, 1995, suggest) in retaining the notion that people defend, and mobilize around, practices and institutions that are particularly meaningful to them. Cultural practices are embedded in networks of social relationships. These networks make the practices both possible (you cannot gamble or fight cocks against yourself) and meaningful (as the practices become markers of belonging both within the network as well as within the broader translocal community within which the network exists). Such networks can also constitute the basis for other (related or not) forms of social action – such as actions, for instance, that seek to create an environment that will allow such cultural practices to continue to exist. Examples here could include using the network to gain access to the financial resources necessary to allow soccer leagues to continue to exist, or to manipulate the legal environment in instances where the practices involved would be deemed illegal by formal law.
For these different reasons, the networks that sustain cultural practices are likely to interact with the formal institutions of village government, be this because these cultural practices are regulated by village government or because the networks involved engage with village government institutions to seek their resources, to manipulate them (via corruption, vote-getting or some other mechanism), to seek their protection or for some other reason. To the extent that the practices sustained by these networks have particular significance in people’s lives, then this can mean that the networks (and organizations linked to them) become important collective actors within village politics, and one of the main determinants of postures taken by formal governance institutions in the village.
Equally, however, the formal institutions of village governance can distort and disable the networks that make possible certain cultural practices. Where groups controlling formal governance institutions view such practices as a threat that can be dealt with without running too much risk of generating unmanageable forms of resistance, then the likelihood that theywill deliberately aimto disable them is greater. The networks that sustain meaningful practices can thus become significant vehicles for political action. As a corollary, the institutions that sustain formal village governance procedures also convey meaning within the village.6 In rural Indonesia, one might reasonably argue that village government organizations convey meanings associated with modernization, authoritarianism, surveillance, integration, development and (outside Java) Javanization (Evers, 2000).
If it is the case that formal organizations and practices of village government are embedded in networks sustaining cultural practices as well as in contested ideas about how government should be practiced, then any development intervention that aims to reform or work through formal village institutions immediately becomes involved in these cultural tensions, privileging some meanings and social groups, excluding others – as the New Order regime understood perfectly. Having argued this point conceptually, we now do so empirically. In the following section, we review cases from three localities in Central Java and Jambi that illuminate just how far cultural tensions affect village governance.
4.      Cultural tensions and village governance in rural Indonesia: Central Java and Jambi
a.      Village governance in context: a brief history
Law 5/1979 was issued because older regulations, many derived from colonial laws, were deemed by the New Order government to be inadequate for the government’s plan to accelerate rural development. An explanatory text attached to the law commented, ‘those [old] laws and regulations did not create uniformity in village government and did not stimulate the community to develop. Therefore the present villages and village governments have various forms and structures; each area has its own characteristics which often hinder intensive upgrading and control to improve the community’s welfare’. In response to this, the New Order regime introduced a uniform structure for village governance for the whole of Indonesia. The centrepiece of this was the village (or desa) and the village leader (kepala desa). The desa was in turn subdivided into hamlets or subvillages, called dusun, each of which also had their leader who answered directly to the kepala desa.
True to the intent of making village institutions functional to national programmes of rural development and political surveillance, the Law stipulated that the kepala desa be accountable not to the community but to the district head (acting on behalf of the Governor of the province). The kepala desa only had to explain their administration to the LembagaMusayawarah Desa (the LMD or ‘village community consultative council’), which was anyway headed by the kepala desa. The village head also chaired another organization, the Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (the LKMD, or ‘village community resilience council’).
In sum, village regulations ‘allowthe villagers a role, but give the village head the final word, and just to make sure, give the district head the right to “veto” everything’ (Evers, 2000: 14). Later the central government also created other ‘community’ groups (women’s and youth groups, in particular). These were supposed to be present in every village and played a mix of community, development and surveillance roles. In 998 there was a bad crisis and made President Soeharto to retreat from his function and the impact was the changing of Law 5/1979 to Law 22/1999 about Local Government. This new law, hastily prepared and unclear in parts, introduced more liberal conceptions of local governance and opened space for diversity in forms of government, giving the village community the chance of playing a larger role in their development. Inter alia, the community is free to return to its local customs (albeit in ways still regulated by the district government), and the village head is now accountable to the Badan Perwakilan Desa (BPD, or village representative body) instead of to the district head.
b.      Village governance and religious tensions in Central Java
There are two streams in Banyumas Muslim. His name abangan and orthodox Muslims. They have a conflict about Baritan quiet ceremony. Baritan is a traditional ceremony for peace, away from the disaster, etc.. Abangan believe in animism, while orthodox do not believe it. Then when there is a nomination of a village chief. Abangan ran and he won. In his campaign he promised to provide houses, repair roads. But when in making a decision because he was chosen by the orthodox, then the decision is heavily influenced by Islamic ideologies ortodks.
c.       Gambling and village politics in Central Java
The second example comes from Beral, a village in the most southern part of District Wonogiri, located by the sea and at the border between two provinces, Central Java and East Java. Trends in this area is the existence of a legal gambling activities if the activities such as parties, celebrations and so forth. Gambling is something that is required to do. The practice of gambling is not only done by people, but came to the village officials (village heads). Gambling activity is also used by a group of people who want to run for village officials. With their gambling can bet the party who wins and loses.
d.      Cultural tensions and traditional governance institutions in Jambi
The final short example comes from the village of Koto Depati in the province of Jambi. Located on one of the most fertile areas in the province, Koto Depati had been relatively isolated until 1996, when the existing dirt track was asphalted to connect the village and its neighbours to the district capital. Since 1997, indigenous villagers have attempted to revive its traditional (adat) governance system, known as Depati Gento Rajo (DGR), which is also the title of the leader. One consequence of the new road to Koto Depati has been the influx of landhungry migrants (pendatang) from the neighbouring district (Kerinci) and provinces (South Sumatra and Bengkulu), as well as from Java. Although the village has a long history of accommodating such pendatang, the rate of in-migration since 1997 has been unprecedented.
Prior to 1996, pendatang usually had to apply to become members of the adat community. By doing so they would gain similar benefits to those of the indigenous population, such as the rights to open forest for a dry field and a site to build a house, as well as to vote in local elections. To become a member of the adat community, a pendatang would have to have a foster father (tengganai) and undergo a set of adat-sponsored rituals hosted by his tengganai and him, symbolizing both his intention to become a good member of the community and the acceptance of him by the host community. For the adat community, a tengganai is responsible for teaching his foster child the adat rules and making sure that he accepts all the consequences of being a member of the community. Having undergone these rituals, the pendatang would gradually accrue all rights and responsibilities inherent in his new status.
The kepala desa, for instance, has acquired 30 ha of additional ladang in less than five years. Increasing control of land by the pendatang has in the last few years begun to worry the local ruling elites. In 2000 the adat council, the LKMD and the village head collectively issued a decree that land transactions with the pendatang were deemed illegal unless approved by the village head. This decree appears to reflect the revival of the adat governance system and constitutes an effort to maintain adat rule over the community. However, a closer investigation showed that the decree also benefited the indigenous elite, because it took pendatang out of the land market and so pushed land prices down

5.      Culture, governance and local development
From the cases make clear that governance and cultural politics are, at least at the local level, deeply entwined with each other. They demonstrate, for instance, how individual and collective actors seek to influence the people and organizations that have formal influence over local governance in ways that are motivated by practices and beliefs that are particularly meaningful to them. These cases also suggest that some of the most significant influences on who occupies positions of local authority, on how they govern and on how they are able to mobilize and allocate resources are not easily and immediately read off from differentials in the material bases of social power. Rather, local struggles – or, at times, local silences – may have as much to do with the exercise, protection and projection of certain cultural practices. While patterns of participation in these cultural practices may be related to general patterns of asset distribution, this is not necessarily or always the case. Indeed, cross-class networks linked to these practices can and do emerge, and can and do seek to influence formal governance processes to protect practices that are deemed especially meaningful within these networks.
The cases also raise important issues regarding the links between culture, power and scale. Reflecting our interest in speaking to discussions of decentralized development in which resources and formal powers are devolved to administratively defined scales, we have focused on a notion of ‘local’ that is linked to village and subdistrict scales. However, the cultural forms and meanings discussed in the cases are not simply village or subdistrict phenomena.
6.      The Result of Discussion (February, 16th 2012)
From the discussions that have been done a lot of questions provided by the participants, one of which is from the Bayu Partners who provide input regarding Abangan and Orthodox groups contained in the Banyumas. Provided very useful input to increase my knowledge as those who make presentations more aware of the existence of Abangan and Orthodox. In addition, from my observations of friends of the participants have understood more about the presentation that I have given. then at the end of the presentation session moderator (Akbar Pandu) provide an opportunity for Mr Mardiyono to provide input and comments from the presentation I had done. And input from Mr. Mardiyono is that I added a case regarding the content of papper, specifically those in Indonesia and over the course related with Cross Culture Management and Public Management .

Seminar of governance

The result of Seminar of Governance..
Check it Out!!!

Transparency in Public Service to Create a Good Governance Concept
By
Erliza Oktari

Abstract
This article presents the basic concepts regarding the transparency of public services in achieving good governance. Transparency or openness of public services is one way to be realized in order to improve performance toward better government. There was also a lack of transparency, it can achieve a good governance. Because transparency is one of important element that is in good governance. Awareness of the importance of transparency of public services has received attention by both national and local government. Many examples of local governments that have successfully run the transparency of public services. But not a few who have not applied the importance of this is due to still want to enjoy a safe zone and do not want to clean up all the better. Transparency of public services to achieve good governance can start circuitry to increase the government commitment, given the public as users of educational services that are not comfort to do short cuts in service and all organizers and users of public services should have a clear and detailed rules governing transparency and public service.

Key Words: transparency, public service, good governance

Introduction

Goverenance as a paradigm has long been touted to be realized as a principle that can be applied in the country. Views on the governance authority arises because the government deemed too big so that people do not have the space or it can be said that the community has no involvement in the governance system and the spirit is contained in the concept of good governance. Nevertheless a lot of perceptions and opinions about different governance where the end goal is hope for government toward a better (good governance). According to the Kooiman in Sedarmayanti (2004:2) governance is a series of political and social interaction process between the government and society in various fields related to public interests and government intervention on those interests. The term governance is not only a means of governance as an activity, but also means the maintenance, management, direction and coaching, and implementation.

Indonesia as a unitary state which is also being developed to implement the concept of governance in the administration of the country. Many echoes are heard either by the central government and regional manifestation of good governance. Starting from President Susilo Bambang Yudhoyono made ​​a claim of good governance as the cornerstone of his administration, and also a statement of the Head of Region who want to realize good governance in their daily environmental activities.

The statement seems to be only a discourse that is difficult to achieve. Many things led to the practice of governance in Indonesia can not be done properly. Many difficulties facing the government to formulate policy and program improvement of governance. First, the practice of governance has a wider dimension, so there are many aspects that need to intervene if we are to improve governance practices. Second, not yet widely available information on the strategic aspects that need to take priority to serve as "entry point" to improve governance performance. Third, the conditions between regions in Indonesia are very diverse make each region has a different complexity of governance issues. Fourth, the commitment and concern from various stakeholders regarding governance differ and are generally low (Dwiyanto, 2008:2).

Phenomena like these shows that there are no existence of strategy which comprehensive in the development good governance in Indonesia either by the central government nor the regional government. Concern government's against renewal governance a better still low. Dwiyanto (2008:3) stating that the government usually willing realizing the values of good governance as far as do not interfere their interests. Government are willing for being open within providing information to the stakeholders other outside of the state case of not make his position threatened. Based on the thing such it takes an big step and strategic to start the renewal practice of governance namely one way is with road transparency in the administration of public service. Indradi (2007: 87) declare that the transparency or openness of public meant the existence an interest and efforts for mutual the control and responsible. Transparency is the principle who guarantee the access or the freedom for every person to obtain information about the governmental administration, namely information about the policies process of making and its implementation as well as the outcomes who achieved (http://www.eprints.undip.ac.id).

There are several important considerations why the public service into a strategic point to start the development of good governance in Indonesia. First, the public service has been a realm where the state is represented by the government interacts with the institutions non-governmental. Secondly, various aspects of good governance can be articulated relatively more in the realm of public service. Third, the public service involving the interests of all the elements of governance (Dwiyanto, 2008:20-24). Transparency into the study are important in the public service due to the practice of government that can transparently to create a clean government. In addition, transparency has profound implications for the government's ability to realize a variety of other governance indicators. For examples, how government can make itself a participatory if they are not able to achieve transparency. Residents will only be willing and able to engage in various activities of government and service if the rules concerning the implementation of the activities of government and public service that is open and easy to know people. If the information on the rights and obligations are vague and difficult to know the people then there will be no participation.

Information in the form of government transparency in the implementation of activities, such as the reasons behind the action, the form of action, as well as when and how to act, should be available to stakeholders and the wider community. Given that stakeholders and the public can assess the extent to which government decisions that represent the aspirations of the community and all parties that may be assessed whether the government has conducted its activities properly. Then also with the lack of transparency and community stakeholders can determine whether government policies and officials has resulted in performance that is really expected or not. By providing an opportunity for the public to find out various information about governance, it can facilitate community efforts to assess the defense of government against the public interest. The public can easily determine whether the government will provide support to the government, or vice versa, and the criticism that the government needs to do more pro-public interest.

In Indonesia, the right of citizens to know what happened in a public administration is often very limited. Moreover, to obtain certain information that is sensitive. Though transparency is an important indicator of good governance. Governance rating of good and bad, one of which is determined by the level of transparency in his administration. Poor of trasnparency governance in Indonesia indicated that good governance is far from the reality of daily life of government. Many examples can be given from the fact that the government untranparensy to give information about public services.

For example, an audit conducted by the government over the activities that have been done. Audits are conducted externally from other parties outside the government. However, the audit results were not disseminated to the public by reason rather than public consumption. Then also the practice of e-ID (electronic identity card) which are rampant today. Communities that have come to know only carry electronic ID card is free with no idea how the amount of costs incurred by local governments in the implementation of these activities. It can make a possible practice of misuse of funds by the authorities are not responsible. Therefore necessary transparency to the community as a practice of openness and accountability for what is and has been implemented.

Transparency in public services in essence also can provide benefits to the government. For example alone with practice of transparency can make a government far from the prejudices and the suspicion society. With transparency the government be able accountable for all forms of implementation of their activities to the parties in the outside the government. And last, with transparency achievement of clean governance can be immediately materialized. Based on the phenomenon in above, then it is very interesting for reviewing further regarding the how transparency public service in realizing the by good governance. The review was aims to see the extent to which transparency within public service can support good governance?

Transparency as a concept

Good governance will be transparent, both at central and regional levels. The people in person can know clearly and without any cover-up about the process of formulating public policy and its implementation. In other words, all actions and policies of governments at both central and local, must always be open and public knowledge (Indradi, 2007:57). Further Indradi (2007: 87) also states that the transparency or openness of public means of mutual interest and efforts to control and be responsible. Transparency is a principle which guarantee access or the freedom for anyone to obtain information about the governance, information on the policy-making, implementation process and the results achieved (http://www.eprints.undip.ac.id).

Andrianto (2007:20-22) defines transparency as an openness seriously, thoroughly, and make room for active participation from all levels of society in the management of public resources. Every policy issued by the organizers of the state must be publicly accessible with adequate space for the member community to participate extensively in it. There are some important benefits in transparencies, namely (a) to prevent corruption; (b) more easily identify weaknesses and  policy’s power, (c) increase the accountability of government so that local people will be able to measure the performance of government, (d) increase the confidence in the commitment of government to decide specific policies, (e) strengthening of social cohesion because public confidence in government will be formed; (f) creating a favorable investment climate and increase business certainty.

Definition of Governance

View of governance emerged as the government considered too large so that the public authority does not have the space or it can be said that the community has no involvement in this spirit that the system of government and included in the concept of good governance. In Sedarmayanti Kooiman (2004:2) states that governance is ".... a series of political and social interaction process between the government of the society in various fields related to public interests and the government intervention on proficiency level interests" . The term governance is not only a means of governance as an activity, but also means the maintenance, management, directing, organizing and coaching can also mean the government. Governance as a translation and the government then developed and became popular as the government, while the so-called best practices of good governance.

United Nations Development Program (UNDP) in Sedarmayanti (2004: 3) defines governance as follows: "Governance is the exercise of economic, political, and administrative authory to manage a country's affairs at all levels and means by the which states promotes social cohesion, integration , and Ensure the well being of Their population ". (Governance is the exercise of authority, / power in economic, political, and administrative measures to manage the affairs of the country at every level and is an instrument of state policy to encourage the creation of the welfare state, integrity, and social cohesion in society).

Conceptually, by Basuki and Shofwan (2006:8) sense of the word good (good) in terms of good governance (good governance) contain two understanding, namely:
a.       The values ​​that uphold the desire / will of the people, and values ​​that can improve people's ability in achieving the goal (national) self-reliance, sustainable development, and social justice.
b.      Functional aspects of an effective and efficient government in the execution of his duty to achieve that goal.

Institute of Public Administration in Sedarmayanti (2004:3) argues that good governance-oriented: first, the ideal orientation is geared to the achievement of national goals. Second, governments that serves as an ideal, that is effective, efficient in its efforts to achieve national objectives. The first orientation refers to the democratization of the life of the state with its constituent elements such as: legitimacy (whether elected government and won the trust of the people), scuring of human rights accountability, autonomy and devolution of power and anssurance of civilian control. While the second orientation, depending on the extent to which government has the competence and the extent to which the structure as well as political and administrative mechanisms to function effectively and efficiently.

Elements in Governance

Basuki and Shofwan (2006:10) said that the elements of governance are as follows:
a.       State / government: the conception of government is basically state activities, but beyond that also involve the private sector and civil society institutions.
b.      Private sector: private sector actors include private companies that are active in markets such as interaction systems, industrial processing, trade, banking, and cooperatives, including the informal sector.
c.       Civil society, community groups in the context of the state is basically in between or in the middle between the government and individuals, including individuals and groups of people who interact socially, politically and economically (Basuki and Shofwan, 2006:10).

Based on the theoretical explanation of the above it can be seen that to achieve good governance one way to do is for transparency in public service. Community as an important pillar in the governance should and must know all the rights and obligations in public service in order to realize good governance and good governance. No doubt that the issue of government transparency, especially in public services is still far from perfect. This can be caused by various factors, one of which is still at least the seriousness of the government in creating a transparent service to customers in the concept of good governance is referred to as stakeholders. Should the government realize good governance can not be a dominant actor, but must involve various actors outside government (stakeholders).

Transparency in relation with accountability and participation to accomplish in good governance agenda

In creating a good governance, principles and characteristics required in which if could be an indicator of the success of achieving good governance in a state. Of these principles that have more attention is the principle of participation, transparency and accountability.

According to the United Nation Development Program (1997) in Basuki and Shofwan (2006:11), it serves to encourage every citizen to exercise their right in expressing an opinion in the decision making process concerning public interest, whether directly or indirectly. Participation is one of the principles and characteristics that exist to create a good governance. With the participation of all actors involved in the country will have an impact on the creation of a clean and can be together in the realization of good governance practices. Participation in point is the concept of good governance relating to governance in ways that are mutually agreed upon the rules of government and an agreement reached between individuals, civil society, private sector and Government. There are two important things in a relationship of this participation, namely 1) all players must each know what the other party, 2) the dialogue so that the perpetrators of mutual understanding of differences between them (http://www theadvocatechange.wordpress.com).

Transparency is to create mutual confidence between the government and the community through the provision of information and ensure ease of obtaining an accurate and adequate information. While accountability is to increase the accountability of decision makers in all fields that are of interest to many people (Basuki and Shofwan, 2006:11). The relationship between these three principles like the principle that if one of them is related and connected it will make the application of good governance practices to be imperfect. Actor particularly high participation by the public, private parties and other parties outside the country if not accompanied by a transparency circuitry and disclosure of information relating to the interests of many and clearer accountability for decisions and policies will be issued by the government will create a spirit of participation and will be washed out result in the achievement of good governance.

Therefore, to achieve a good governance is needed sinergies and the relationship between these three principles are thus an important element in the state (government, public, private) who have either lost their meaning not only because one of the principles and characteristics of governance are not going well .

Public service concept

Basically every human being needs the service, it can even be said that the service can not be separated from human life. Moenir in Pasolong (2007:128), stating that the service is the process of fulfilling the needs of others through activities directly. While a more detailed definition is given by Gronroos in Septi Winarsih Ratminto & Atik (2005:2) that the service is an activity or series of activities that are invisible (intangible) that occur as a result of the interaction between the consumer and the employee or the another thing that the company provided the service providers which is intended to solve the problems of consumers / customers.

According Sinambela (2006:5), "public service is as any activity undertaken by the government against a man who has any activity that is beneficial in a collection or entity, and offering as much satisfaction even though the results are not tied to a physical product". Organizers of the Public Service is a unit of work in government agencies that directly provide services to recipients of public services (community).

Transparency  in Public Service to Create a Good Governance Concept

Transparency is a principle which guarantees freedom of access or for any person to obtain information about the governance, information on the policy-making and implementation process and the results achieved (http://www.eprints.undip.ac.id). Good governance will be transparent, both at central and regional levels. The people in person can know clearly and without any cover-up about the process of formulating public policy and its implementation. In other words, all actions and policies of governments at both central and local, must always be open and public knowledge (Indradi, 2007:57). Andrianto (2007:20-22) defines transparency as an openness seriously, thoroughly, and make room for active participation from all levels of society in the management of public resources. Every policy issued by the organizers of the state must be publicly accessible by providing sufficient space for the community to berartisipasi extensively in it.

One way or the way for the government to implement the principle of transparency is through public service. Transparency is a concept and a very important principle in public service. With the transparency can be seen the extent of public services to customers can be achieved. Indonesia as a country is well aware of the importance of transparency have and are applying the principle of transparency in public services. To find out the relationship and the correlation between the two so it is better to understand the public service. Moenir in Pasolong (2007:128), stating that the service is the process of fulfilling the needs of others through activities directly. While a more detailed definition is given by Gronroos in Septi Winarsih Ratminto & Atik (2005:2) that the service is an activity or series of activities that are invisible (intangible) that occur as a result of the interaction between the consumer and the employee or the another thing that the company provided the service providers which is intended to solve the problems of consumers / customers.

According Sinambela (2006:5), "public service is as any activity undertaken by the government against a man who has any activity that is beneficial in a collection or entity, and offering as much satisfaction even though the results are not tied to a physical product". So it can be said that public service is the interaction between the service which in this case the government, to customers in order to achieve a satisfying and solve the problems consumers / customers. Many examples and cases that can be presented on the relationship between transparency in public service. This can occur due to the decentralization adopted by Indonesia as a unitary state that democracy is more incentive to do the aspects of not only the central government but also local governments to meet the needs and demands of society in the region.

Examples of successful cases in the area of transparency in public service that can be used as a model for other regions and should be given the appreciation of the five municipalities of Jakarta on the improvements made in the field of transparency in public service. Some units in five municipal services has received ISO certification as well as gaining national and international awards. Other improvements, for example, in East Jakarta, in the maintenance of KIR, the Provincial Capital City Department of Transportation requires each KIR testers to come to the counters and not related to the intermediary. This information is published every 10 minutes through a loudspeaker. Moreover, it also made ​​the board information about test procedures, test costs, up to a ban related to the intermediary in arranging an extension of KIR test. In West Jakarta BPN posted a bulletin board that contains the prohibition of giving / receiving in return, and the application of strict sanctions for officers who receive rewards. In Central Jakarta, improvements in public services of which performed with the addition of an integrated primary care units, the development of information and communication networks as well as changes to the electronic service manual. In North Jakarta alone there are 6 units of public service that has received ISO Main (http://www.p2ka-wayakan.net).

Based on the examples of cases that have been presented on transparency in public service, it is presumably in accordance with the opinion expressed by Andrianto (2007:20-22) defines transparency as an openness seriously, thoroughly, and make room for the active participation of all levels of society in the process of managing public resources, and public services is the interaction between the service which in this case the government, to customers in order to achieve a satisfying and solve the problems consumers / customers have been able to run in Indonesia, especially in areas that understands that the service which can realize transparent governance and away from KKN practice (corruption, collusion, nepotism).

But in truth, transparency in public services in areas in Indonesia is still a taboo subject and difficult to be realized. Both national and local governments still regard as the stupid people who do not know anything if it is explained about the openness of public service. In addition, the government is also still not understand and know in depth about the transparency principle. In practice the government would only be open about the obligations that must be done by the people, the right thing to do by the government without allowing the public to know their rights and know the obligations of the government itself. Be transparent turbulence of local public services can be illustrated from the case of protests that occurred in East Java Ngawi. The protests are demands for transparency in government service performed by the cost of Regional Ngawi like education and health services for the poor are actually expensive (http://www.liputan6.com).

Imbalance between the rights and obligations of users and service providers indicate several things. First, this shows how weak the government's bargaining position in front of people. Second, the imbalance between the rights and obligations that are often encountered in public service shows inconsistencies in the realization of government transparency (Dwiyanto, 2008:233-234). The lack of government transparency in the public service will be an impact to the difficulty of achieving good governance. it is becoming important because of the transparency and governance have the relationships in which to realize a good governance are the principles and characteristics that one of them is transparency. Further that public service providers in this regard is that the government must engage the public and stakeholders (private, etc.) service users in deciding the policies and rules. Due to the public, government and private sectors (stakeholders) are important elements that must be possessed by good governance as a paradigm.

Various cases have been described above regarding the successes and shortcomings of government both central and local governments regarding the transparency of public services in creating good governance can be stated that the awareness of the importance of transparency of public services is important and has been in the mind of every government. However, because they still enjoy a safe zone and do not want to clean themselves into a better direction to make the treatment of government in terms of transparency of public services neglected and less impressed with the portion of special attention compared to the attention of the government in the suppression of corruption. Whereas the transparency of government in public services will result in cuts in the road or waiting for service learning practice. For that solutions can be given are first, the government further enhance its commitment to transparency in public service. Second, the public as users of educational services provided in order not to happy to do short cuts in services. Third, all the organizers and users of public services should have a clear and detailed rules governing transparency and public service. Fourth, the grant award and punishment to the government, especially local government transparency in public service. Fifth, the combination of public service performed by the government with the use of technology so that existing data generated by the government and the far from manipulation and abuse. All of these solutions will be expected to increase transparency in public service in order to create good governance.

Conclusion

Transparency is a situation where there is a guarantee for any person to obtain information about the organization of government, such as information about the policy-making and implementation processes and outcomes to be achieved. To view the activities of both government and local government is run by the principle of transparency is a public service. Transparency is a concept and a very important principle in public service because of the transparency can be seen the extent of public services to customers can be achieved. Beside that, transparency in public services can also create good governance and far away from KKN practices.

Indonesia as a country are aggressively applying the concept of governance in the practice of government, both central and local governments realize the importance of transparency of public services is important and has been in the mind of every government. However, because they still enjoy a safe zone and do not want to clean themselves into a better direction to make the treatment of government in terms of transparency of public services neglected and less impressed with the portion of special attention compared to the attention of the government in the suppression of corruption. Whereas the transparency of government in public services will result in cuts in the road or waiting for service learning practice. For that solutions can be given are first, the government further enhance its commitment to transparency in public service. Second, the public as users of educational services provided in order not to happy to do short cuts in services. Third, all the organizers and users of public services should have a clear and detailed rules governing transparency and public service. Fourth, the grant award and punishment to the government, especially local government transparency in public service. Fifth, the combination of public service performed by the government with the use of technology so that existing data generated by the government and the far from manipulation and abuse. All of these solutions will be expected to increase transparency in public service in order to create good governance.

Reference
Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalu e-Government. Malang: Bayumedia.

Anonymous. 2011. Transparamsi dan Akuntabilitas Merupakan Kelemahan Mendasar Pelayanan Publik di Indonesia. Diakses 06 Maret 2012 dari http://www.p2ka-wayakanan.net.

Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Indradi, Sjamsiar. 2007. Etika Birokrasi Akintabilitas Sektor Publik. Malang: Agritek YPN Malang.

Pasolong, harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung.

Rahmanurrasjid, Amin. 2008. “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah, diakses pada Tanggal 06 Maret 2012 dari http://www.eprints.undip.ac.id.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2009. Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Charter dan Standar Pelayanan Minimal). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sedarmayanti. 2004. Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju.

Sinambela, L.P. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Somya, Made Putra. 2011. Pengertian Good Governance. diakses pasa Tanggal 06 Maret 2012 dari http://www.theadvocatechange.wordpress.com.

Suryono, Dirgo. 2010. Orang Indonesia Tuntut Transparansi Pelayanan Publik, diakses pada Tanggal 26 Februari 2012 dari http://www.liputan6.com.